- sonicspirits – Badan Pengaturan BUMN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmen mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat. Komitmen ini dituangkan lewat penataan kawasan perkotaan dan optimalisasi aset milik BUMN. Upaya ini merupakan respons atas arahan Presiden dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, dan tertata. Program ini menyasar khusus masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan keterlibatan BUMN dalam program ini. “Ini merupakan wujud nyata pemanfaatan aset negara untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” ujarnya. BUMN berkomitmen penuh mendukung program Presiden. Dukungan dilakukan melalui pemanfaatan aset-aset yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Langkah ini sekaligus mendukung program penataan dan optimalisasi aset BUMN.
Pemanfaatan aset yang menganggur menjadi strategi utama dalam program ini. BUMN memiliki banyak lahan dan bangunan yang belum dioptimalkan. Aset-aset tersebut tersebar di berbagai kawasan perkotaan. Optimalisasi aset ini tidak hanya menyediakan hunian layak tetapi juga menata kawasan perkotaan. Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas utama penerima manfaat.
Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini. Badan Pengaturan mengoordinasikan aset yang tersedia. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun skema pembangunan dan penataan. Sinergi ini memastikan hunian yang dibangun memenuhi standar kelayakan. Lokasi yang strategis memudahkan akses penghuni ke fasilitas publik.
Program ini sejalan dengan visi pembangunan inklusif yang dicanangkan pemerintah. Penyediaan hunian layak menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Optimalisasi aset memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial. Dengan langkah konkret ini, pemerintah mempercepat terwujudnya hunian yang aman dan tertata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Baca Juga : Wamenpar: Laporan Pungli Wisata Turun Saat Lebaran“
BUMN Manfaatkan Lahan KAI dan Angkasa Pura untuk Percepat Hunian Layak bagi Masyarakat
Badan Pengaturan BUMN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen mempercepat penyediaan hunian layak. Komitmen ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Badan Pengaturan BUMN, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Rapat dipimpin Kepala Badan Pengaturan Dony Oskaria bersama Menteri PKP Maruarar Sirait. Hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran direksi BUMN.
Dony Oskaria menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. “Tentu saja kami dari BUMN berterima kasih diberikan kepercayaan untuk menunjukkan bahwa memang milik rakyat Indonesia,” ujarnya. Aset-aset yang tadinya tidak termanfaatkan akan diberikan semaksimal mungkin. Tujuannya agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Optimalisasi aset menjadi wujud nyata BUMN hadir untuk rakyat.
Rapat mengidentifikasi potensi pemanfaatan lahan milik Angkasa Pura Indonesia dan Kereta Api Indonesia. Lahan-lahan tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Lokasi strategis di kawasan perkotaan dapat dikembangkan menjadi hunian masyarakat. Identifikasi terhadap aset BUMN lain yang belum optimal akan terus dilakukan. Program ini mendukung percepatan perumahan rakyat.
“Ke depan, tentu masih banyak aset lain yang terus kami identifikasi,” lanjut Dony. Dukungan BUMN terhadap program Presiden menjadi prioritas utama. Arahan Menteri PKP dan Sekretaris Kabinet menjadi pedoman pelaksanaan. Program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah penataan kawasan permukiman di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta Pusat. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat dari BUMN. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura,” ujarnya. Komitmen bersama ini menghadirkan hunian layak bagi masyarakat. Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian melalui penataan kawasan perkotaan dan optimalisasi aset BUMN.
Pemerintah dan BUMN Percepat Hunian Layak dengan Optimalisasi Aset dan FLPP Berbasis Data
Pemerintah bersama BUMN mengambil langkah cepat merespons meningkatnya kebutuhan hunian di kawasan perkotaan. Langkah ini menjawab kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam skema perumahan yang ada. Saat ini, pemerintah bersama BUMN terkait melakukan pemetaan aset BUMN. Pemetaan difokuskan di kota-kota dengan kebutuhan tinggi terhadap pembangunan perumahan. Penataan kawasan Senen menjadi salah satu proyek percontohan.
Pemerintah juga mendorong optimalisasi aset BUMN untuk mempercepat penyerapan program FLPP. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema kredit yang lebih terjangkau membantu masyarakat memiliki rumah. Program ini sejalan dengan upaya mengatasi backlog kepemilikan hunian.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat ini sebagai bentuk government preneurship. “Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret,” ungkap Qodari. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN dinilai luar biasa. Pendekatan ini menindaklanjuti arahan Presiden secara nyata.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya intervensi berbasis data. “Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data,” jelas Amalia. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis. Data BPS menjadi acuan penentuan prioritas.
Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan, penyediaan perumahan diharapkan berjalan cepat dan tepat sasaran. Penataan kawasan perkotaan terintegrasi dengan penyediaan hunian layak. Lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan tertata menjadi tujuan akhir. Kualitas hidup masyarakat pun meningkat. Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian bagi seluruh rakyat.
“Baca Juga : Pimpinan MPR: Kebijakan BBM Pemerintah Berdampak Positif“
