sonicspirits -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau program bedah rumah. Lokasi peninjauan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026). Program ini bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Mereka didampingi Gubernur Maluku, Maluku Utara, NTT, Bupati Lombok Barat, serta anggota Komisi V DPR.
Di hadapan warga penerima bantuan, Menteri Maruarar menyampaikan anggaran Kementerian PKP tahun 2026. Totalnya mencapai Rp10 triliun. Sebanyak Rp8 triliun lebih atau 80 persen dari anggaran itu diperuntukkan bagi program bedah rumah rakyat. Program ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk NTB.
“Fokus kami adalah memperbaiki rumah tidak layak huni. Anggaran besar ini bukti komitmen pemerintah,” ujar Maruarar. Program BSPS memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap penerima mendapat bantuan material dan pendampingan teknis.
Data Kementerian PKP mencatat backlog perumahan nasional mencapai 7,6 juta unit pada 2025. Dari jumlah itu, 3,2 juta unit dalam kategori rusak berat. Program bedah rumah ditargetkan menyentuh 500.000 unit pada 2026. Di NTB, alokasi tahun ini untuk 12.000 unit rumah.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah. “Pemda harus memastikan data penerima tepat sasaran,” ujarnya. Pemerintah juga menggandeng TNI untuk membantu pelaksanaan teknis di lapangan.
Baca juga:Pemkot Jaktim Siapkan Pendampingan UMKM Jakpreneur 2026
Perjuangan Pemerintah untuk Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau program bedah rumah di Lombok Barat, Selasa (19/5/2026). Ia didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur. Data tahun 2025, NTB mendapat alokasi 1.610 unit bedah rumah. Tahun 2026 alokasi melonjak menjadi 6.918 unit. Artinya, terjadi kenaikan empat kali lipat. “Ini perjuangan pemerintah untuk warga NTB,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.
Ia menegaskan bantuan ini bagian dari program Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Pemerintah tidak pernah membeda-bedakan. Tidak ada anak emas dan tidak ada anak tiri,” tegas Ara.
Ara mengingatkan pemerintah daerah dan balai Kementerian PKP. Mereka harus mengecek kondisi rumah penerima. Bantuan harus tepat sasaran. “Benar-benar yang dipilih itu kondisi rumah rusak parah,” katanya.
Menteri Ara mengajak Mendagri dan para gubernur masuk ke sebuah rumah. Rumah itu dindingnya anyaman bambu, berlantai semen tanpa kamar. Pembatas antara tempat tidur dan dapur hanya kain. “Kita lihat rumah ini pantas dibedah. Dinding bolong-bolong, atap bocor-bocor, lantai tanah semen. 100 persen bantuan tepat sasaran,” ujar Ara.
Data Kementerian PKP mencatat backlog perumahan nasional 7,6 juta unit pada 2025. Sebanyak 3,2 juta unit dalam kategori rusak berat. Program bedah rumah tahun 2026 ditargetkan menyentuh 500.000 unit nasional. Anggaran Kementerian PKP tahun ini Rp10 triliun, 80 persen untuk bedah rumah rakyat. Dengan kenaikan alokasi di NTB, diharapkan semakin banyak keluarga menempati rumah layak. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci sukses program ini.
Pengerjaan Dimulai 20 Mei Target Rampung 30 Juni 2026
Seorang pekerja serabutan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menerima bantuan bedah rumah. Bantuan ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Nilai bantuan sebesar Rp20 juta per unit. Proses bedah rumah mulai dikerjakan pada 20 Mei 2026. Target penyelesaian ditetapkan paling lambat 30 Juni 2026. Setiap unit rumah yang dibedah akan diawasi ketat. Pengawasan dilakukan oleh pendamping bersama unit pelaksana tugas (UPT) Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya meninjau program ini di Lombok Barat, Selasa (19/5). Ia didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur. Maruarar menegaskan bantuan tepat sasaran untuk rumah rusak parah. Anggaran Kementerian PKP tahun 2026 mencapai Rp10 triliun, dengan 80 persen untuk bedah rumah rakyat. Alokasi NTB naik empat kali lipat menjadi 6.918 unit pada 2026. Program ini bagian dari upaya Presiden Prabowo memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ke depan, pendampingan dan pengawasan akan terus diperkuat agar kualitas pembangunan terjaga. Masyarakat penerima diharapkan segera menempati rumah yang lebih layak dan sehat.
Baca juga:Harga Pangan: Cabai Rawit Rp74.150/kg, Telur Ayam Rp30.300/kg
