Industri Gym Dinilai Punya Potensi Besar untuk Majukan Kesehatan dan Ekonomi
Industri kebugaran di Indonesia tengah menghadapi tantangan berat meski potensinya besar. Saat ini, terdapat sekitar 3.000 gym yang beroperasi secara aktif di seluruh Indonesia. Namun, jumlah tersebut dinilai masih sangat jauh dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang mencapai lebih dari 300 juta jiwa.
Principal of PT Precision Gym Indonesia, Harryadin Mahardika, menyebut rasio jumlah gym terhadap penduduk Indonesia sangat timpang. “Kalau kita punya 300 juta penduduk, berarti satu gym untuk 100 ribu orang. Jadi sangat-sangat kurang memadai sekali,” ujarnya pada Senin (27/10/2025).
Menurutnya, industri gym seharusnya menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Selain mendukung prestasi olahraga, kehadiran gym juga berperan besar dalam mencegah penyakit kronis dan menjaga kesehatan masyarakat secara luas. Ia menegaskan, bangsa yang sehat dimulai dari masyarakat yang sehat, dan gym adalah sarana utama untuk mencapai tujuan tersebut.
Harryadin mendorong pemerintah agar berinvestasi di sektor kebugaran dengan memberikan subsidi atau insentif bagi pelaku industri gym. Ia menilai, dukungan pemerintah akan menciptakan ekosistem yang sehat, terjangkau, dan inovatif, terutama bagi generasi muda.
Baca Juga : “Liverpool Kalah dari Brentford, Catat Empat Kekalahan Beruntun“
Pajak Gym Disamakan dengan Pajak Hiburan, Pengusaha Keberatan
Salah satu masalah utama yang dihadapi pelaku usaha gym adalah tingginya beban pajak. Harryadin menilai kondisi ini sangat ironis karena pemerintah justru mengategorikan industri kebugaran sama seperti sektor hiburan.
“Pajak pada industri gym saat ini sangat tinggi karena disamakan dengan pajak hiburan. Padahal, gym bukan tempat hiburan, tapi pusat kesehatan,” tegas Harryadin.
Ia menambahkan, pajak yang terlalu tinggi membuat banyak pelaku usaha sulit melakukan ekspansi, bahkan menghambat inovasi di bidang teknologi kebugaran. “Saya menantang Menkeu Pak Purbaya untuk mencabut pajak untuk gym karena akhirnya membatasi ekspansi pengusaha gym. Kalau bisa malah disubsidi,” ujarnya dengan tegas.
Menurut Harryadin, penghapusan pajak akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat industri kebugaran nasional. Dengan demikian, lebih banyak masyarakat bisa mengakses fasilitas gym modern dengan harga yang lebih terjangkau.
Dorongan untuk Modernisasi Teknologi Gym di Era AI
Selain persoalan pajak, Harryadin juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi dalam industri kebugaran. Menurutnya, era kecerdasan buatan (AI) membuka peluang besar bagi gym untuk memberikan pengalaman yang lebih personal bagi para penggunanya.
“AI bisa membantu manusia mencapai potensi terbaiknya, asalkan digunakan dengan tepat,” katanya.
Namun, ia menilai bahwa banyak gym di Indonesia belum mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. “Saya melihat belum ada gym yang benar-benar peduli terhadap kebutuhan member secara presisi,” tambahnya.
Harryadin mencontohkan bagaimana teknologi dapat membantu pelatih memantau kondisi fisik anggota, menyesuaikan program latihan, hingga memberikan rekomendasi pola makan secara real-time. Menurutnya, penerapan teknologi semacam ini akan memperkuat daya saing industri kebugaran nasional di tingkat global.
Harapan Dukungan Pemerintah untuk Generasi Muda
Dalam penjelasannya, Harryadin juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah agar industri gym lebih terjangkau bagi masyarakat muda, terutama mahasiswa dan pekerja baru. Ia menilai, kelompok usia produktif ini adalah fondasi penting bagi masa depan bangsa yang sehat dan kuat.
“Kita ingin anak muda punya akses ke gym yang layak tanpa harus terbebani biaya tinggi,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan skema subsidi atau keringanan pajak agar lebih banyak masyarakat bisa menikmati manfaat olahraga di pusat kebugaran.
Gaya Komunikasi Dikritik, Menkeu Purbaya Beri Jawaban Menohok
Menanggapi dinamika dan kritik yang muncul di ruang publik, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun pernyataannya selalu didasarkan pada data dan survei, bukan asumsi pribadi.
Pernyataannya ini muncul setelah mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hasan Nasbi, menilai gaya komunikasinya bisa melemahkan pemerintahan.
“Saya selalu pakai survei ke masyarakat apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah apa tidak,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, survei terbaru dari Lembaga Penelitian Sosial (LPS) menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada dalam kondisi stabil, bahkan setelah adanya sejumlah kebijakan tegas yang dikeluarkan.
Kebijakan Tegas dan Ceplas-Ceplos Justru Jaga Stabilitas Publik
Purbaya menyadari bahwa beberapa kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal dan perpajakan, mungkin terkesan keras di mata sebagian pihak. Namun, menurutnya, sikap tegas tersebut justru diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
“Waktu bulan Juli sampai September memang terjadi banyak demo, tapi setelah kebijakan tegas kita keluarkan, sentimen publik justru membaik,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa gaya komunikasinya yang “ceplas-ceplos” merupakan bagian dari strategi komunikasi terbuka yang telah disetujui oleh Presiden. Langkah tersebut, kata Purbaya, tidak dilakukan secara pribadi, melainkan atas arahan langsung dari pimpinan negara untuk memperkuat transparansi kebijakan publik.
Stabilitas Ekonomi Jadi Cerminan Kepercayaan Masyarakat
Purbaya juga menekankan adanya korelasi kuat antara kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika daya beli masyarakat meningkat, dukungan terhadap pemerintah pun ikut menguat.
“Stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat karena daya belinya juga membaik,” ujarnya.
Menurutnya, indikator ekonomi seperti konsumsi rumah tangga dan investasi menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal yang tegas mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik.
Antara Pajak dan Pembangunan Ekosistem Kesehatan Nasional
Menanggapi tantangan dari para pengusaha gym, Purbaya dinilai perlu mempertimbangkan ulang posisi pajak bagi industri kebugaran. Sebab, sektor ini tidak hanya menyangkut bisnis, tetapi juga kesehatan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap industri kesehatan dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi beban penyakit kronis yang membebani APBN setiap tahun.
Jika pemerintah bersedia mengkaji ulang kebijakan pajak gym, langkah tersebut bisa menjadi sinyal kuat bagi investor untuk menanamkan modal di sektor kebugaran, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap gaya hidup sehat.
Penutup: Momentum Reformasi Pajak untuk Industri Kebugaran
Industri gym di Indonesia tengah berada di persimpangan antara potensi besar dan hambatan regulasi. Tantangan yang dilontarkan oleh Harryadin kepada Menkeu Purbaya menjadi refleksi penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan perpajakan yang dianggap tidak proporsional.
Jika pajak terhadap gym disesuaikan dengan sifat industrinya — sebagai bagian dari sektor kesehatan, bukan hiburan — maka Indonesia berpeluang besar menjadi pusat kebugaran terkemuka di Asia Tenggara.
Dengan dukungan kebijakan fiskal yang cerdas, pemanfaatan teknologi AI, serta keterlibatan aktif pemerintah dan pelaku usaha, ekosistem industri gym Indonesia dapat tumbuh menjadi motor penggerak kesehatan nasional dan ekonomi produktif di masa depan.
Baca Juga : “Hasan Nasbi Kritik Gaya Komunikasi, Purbaya Beri Jawaban Menohok“
