sonicspirits.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap permintaan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani terkait penghapusan pajak untuk sejumlah BUMN. Permintaan itu diajukan sebelum 2023 dan ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi keuangan BUMN yang sudah meraih keuntungan. Purbaya menyebut bahwa kebijakan tersebut mustahil dilakukan karena tidak memenuhi prinsip keadilan fiskal.
Purbaya menjelaskan bahwa beberapa BUMN yang diminta untuk dibebaskan dari pajak justru mencatat profit yang cukup besar. Ia menilai hal tersebut menjadi alasan kuat untuk tidak menghapus kewajiban pajak. Menurutnya, BUMN yang sudah untung tetap harus menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai aturan negara.
Selain itu, Purbaya mengungkap adanya komponen perusahaan asing dalam struktur beberapa BUMN tersebut. Kondisi itu membuat penghapusan pajak semakin tidak mungkin dilakukan. Ia menilai langkah tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan fiskal dan memengaruhi harmonisasi regulasi perpajakan dengan investor asing.
“Dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan BUMN untuk dihilangkan kewajibannya. Ya, enggak bisa!” kata Purbaya. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang berdasarkan kondisi profit dan keterlibatan pihak asing. Purbaya memastikan bahwa kebijakan fiskal harus tetap menjaga keseimbangan dan kepatuhan aturan.
Meski begitu, Purbaya menyatakan terbuka untuk memberikan insentif lain bagi BUMN. Ia menekankan bahwa insentif hanya dapat diberikan jika sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Ia mencontohkan pemberian insentif untuk mendukung restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang sedang dilakukan Danantara. Menurutnya, insentif dapat diberikan dalam bentuk keringanan sementara selama dua hingga tiga tahun.
Baca Juga : “Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP“
Purbaya menilai insentif terukur lebih relevan daripada penghapusan pajak penuh. Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong efisiensi dan memperkuat struktur BUMN. Pemerintah juga akan memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum demi menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Purbaya Tegas Tolak Usulan Penghapusan Pajak BUMN dari Rosan
Pakar kebijakan fiskal menilai keputusan Purbaya selaras dengan prinsip tata kelola pajak yang sehat. Mereka menegaskan bahwa penghapusan pajak bagi BUMN yang sudah untung berpotensi menciptakan ketimpangan di antara wajib pajak lain. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan fiskal.
Dalam praktik internasional, penghapusan pajak bagi perusahaan negara umumnya hanya diberikan pada entitas yang berada dalam kondisi rugi berat atau menjalankan proyek strategis khusus. Kondisi tersebut tidak terjadi pada BUMN yang dimaksud Rosan. Oleh karena itu, keputusan Purbaya dianggap sesuai standar kebijakan global dan menjaga kredibilitas fiskal Indonesia.
Sejumlah ekonom menekankan bahwa keberadaan investor asing dalam struktur BUMN juga membuat penghapusan pajak menjadi sensitif. Kebijakan semacam itu dapat menimbulkan pertanyaan terkait perlakuan adil antar investor. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemberian perlakuan khusus yang tidak proporsional dapat memicu sengketa pajak lintas negara.
Baca Juga : Dear Gen Z, Harus Berani Memulai Investasi dari Sekarang
Meski menolak penghapusan pajak, pemerintah tetap menunjukkan fleksibilitas melalui opsi insentif. Kebijakan ini dinilai strategis karena membantu proses konsolidasi BUMN tanpa mengorbankan penerimaan negara. Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara mendorong efisiensi korporasi dan menjaga disiplin fiskal.
Ke depan, para pengamat menyarankan agar evaluasi berkala dilakukan terhadap insentif yang diberikan. Tujuannya memastikan manfaatnya tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan. Transparansi dalam proses ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan tetap akuntabel dan berorientasi jangka panjang.
