SonicSpirits.com -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki pagu anggaran Rp335 triliun masih memiliki ruang efisiensi. Menurut dia, meski program ini bermanfaat bagi masyarakat kelas bawah, pelaksanaannya dapat dioptimalkan.
Purbaya menjelaskan, MBG merupakan program penting untuk meningkatkan akses gizi masyarakat. Namun, cara pengelolaan anggaran belum sepenuhnya efisien. Ia menekankan, efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas layanan, tetapi memperbaiki mekanisme belanja dan distribusi.
“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.
Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran Rp335 triliun untuk MBG menempati salah satu pos terbesar dalam anggaran sosial. Purbaya menekankan, optimalisasi pelaksanaan bisa memastikan program tetap berjalan efektif tanpa menyerap seluruh pagu yang tersedia.
Baca juga:“Proyek Gas Masela Didorong Lebih Cepat Setelah Kesepakatan Investasi Jumbo”
Rencana Efisiensi Anggaran K/L untuk Tekan Defisit APBN 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyusun rencana efisiensi anggaran di sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Langkah ini bertujuan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah tiga persen.
Purbaya menjelaskan, defisit APBN tahun depan berpotensi melebar akibat tekanan harga minyak dunia. Ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel disebut turut memengaruhi proyeksi harga energi global.
“Efisiensi anggaran utama akan dilakukan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L. ABT sering membuat anggaran menggelembung, sehingga menjadi pos belanja yang bisa dipangkas,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Jakarta.
Menurut data Kementerian Keuangan, ABT setiap K/L bisa mencapai puluhan triliun rupiah, tergantung skala program dan proyek. Pengelolaan yang lebih efisien dinilai mampu menahan laju defisit sekaligus menjaga kualitas layanan publik.
Bendahara negara menambahkan, Kementerian Keuangan akan memandu K/L dalam menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Proses ini diperkirakan memakan waktu sekitar satu minggu, termasuk evaluasi belanja dan penyesuaian target pengeluaran.
Pemangkasan Anggaran K/L Menunggu Evaluasi Harga Minyak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) belum pasti dieksekusi. Keputusan final masih menunggu perkembangan harga minyak global.
Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih menyiapkan skema efisiensi anggaran, termasuk menentukan pos belanja yang bisa dipangkas. “Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira begitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali di bawah tiga persen. Defisit berpotensi melebar akibat tekanan harga minyak dunia yang dipengaruhi konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurut data Kementerian Keuangan, Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L merupakan pos belanja yang paling berpotensi dioptimalkan. Pengelolaan ABT lebih efisien dapat menahan laju defisit tanpa mengurangi program prioritas pemerintah.
Purbaya menambahkan, K/L akan menyesuaikan kebijakan internal sesuai panduan pemangkasan dari Kementerian Keuangan. Proses ini mencakup evaluasi program, audit internal, dan pemantauan belanja rutin untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif.
Keputusan akhir mengenai pemangkasan anggaran akan mempertimbangkan dinamika harga minyak global dan kondisi ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan layanan publik.
Baca juga:“Jelang Lebaran, 500 Pekerja Konsultasi Soal THR ke Kemnaker”
