Purbaya Laporkan Realisasi APBN 2025, Belanja Negara Capai Rp3.435 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada DPR dalam Rapat Paripurna Ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Dalam laporannya, pemerintah mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp3.435,46 triliun sepanjang tahun 2025. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan rencana awal setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
Besarnya belanja pemerintah tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga transfer anggaran kepada pemerintah daerah. Pemerintah menegaskan seluruh belanja dilakukan dengan tetap menjaga disiplin fiskal agar stabilitas ekonomi nasional tetap terpelihara.
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Mendominasi Pengeluaran
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2026), Purbaya menjelaskan realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.586,42 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp849,04 triliun.
Menurutnya, peningkatan realisasi belanja terjadi meski pemerintah sebelumnya menjalankan kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut justru memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel untuk membiayai program-program yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Purbaya mengatakan pemerintah tetap mengedepankan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif. Setiap pengeluaran diarahkan agar menghasilkan manfaat ekonomi maupun sosial yang optimal.
“Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pascaterbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Purbaya dalam rapat paripurna DPR.
baca juga: “Purbaya sebut dana kelolaan PFII bisa biayai proyek Danantara“
Efisiensi Anggaran Hasilkan Penghematan Rp306,7 Triliun
Pemerintah mencatat kebijakan efisiensi belanja menghasilkan penghematan mencapai Rp306,7 triliun. Dana tersebut kemudian menjadi salah satu sumber ruang fiskal untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis selama tahun anggaran berjalan.
Sebagian ruang fiskal dimanfaatkan melalui program Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp206,4 triliun. Tambahan anggaran itu dialokasikan untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar.
Purbaya menegaskan seluruh penggunaan anggaran tetap mengacu pada prinsip value for money. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Defisit APBN Tetap Terkendali di Tengah Belanja yang Meningkat
Meskipun belanja negara meningkat, pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2025 dalam batas yang dinilai aman. Defisit tercatat sebesar Rp670,34 triliun atau sekitar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menilai angka tersebut masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan belanja tidak langsung mengganggu stabilitas keuangan negara karena diimbangi dengan strategi pembiayaan yang terukur.
Purbaya menjelaskan pembiayaan defisit dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan yang mulai membaik sepanjang tahun 2025. Pendekatan tersebut bertujuan menjaga biaya utang tetap efisien sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap fiskal Indonesia.
Pendapatan Negara Hadapi Tantangan, Tetap Capai Rp2.765 Triliun
Selain melaporkan sisi belanja, Purbaya juga memaparkan realisasi pendapatan negara sepanjang 2025 yang mencapai Rp2.765,13 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.218,17 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp541,53 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp5,43 triliun.
Menurut Purbaya, pencapaian tersebut diperoleh di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang memengaruhi penerimaan negara. Pemerintah harus menghadapi ketidakpastian geopolitik internasional, perubahan kebijakan fiskal domestik, hingga penyesuaian tata kelola dividen badan usaha milik negara (BUMN).
Ia menjelaskan optimalisasi penerimaan juga dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang mewah, percepatan penyelesaian sengketa perpajakan untuk menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen BUMN kepada Danantara.
Pemerintah Fokus Menjaga Stabilitas Fiskal Tahun Berikutnya
Laporan realisasi APBN 2025 menunjukkan pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan belanja negara dengan keberlanjutan fiskal. Meski pengeluaran meningkat untuk mendukung program prioritas, pemerintah tetap mampu menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap PDB.
Ke depan, pengelolaan APBN diperkirakan masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global dan dinamika penerimaan negara. Karena itu, efektivitas belanja, optimalisasi pendapatan, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent akan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan fiskal Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
baca juga: “Purbaya: Lonjakan Impor Migas Picu Defisit Neraca Dagang“
