sonicspirits – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan keterangan pers terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Konferensi pers digelar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Dalam keterangan pers tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan unit Sekolah Rakyat tahap dua rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Pembangunan sekolah-sekolah ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menyediakan bantuan hunian untuk penyintas bencana di Sumatera. Bantuan ini dipastikan akan disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang menjadi prioritas pemerintah.
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus dijalankan dengan target-target yang terukur. Pemerintah memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penanganan pascabencana di Sumatra terus berjalan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bantuan hunian menjadi fokus utama untuk memulihkan kondisi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menambahkan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan pelaksanaan PHTC. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Target penyelesaian sebelum tahun ajaran baru menjadi komitmen yang harus dicapai.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program ini. Kolaborasi yang baik akan mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat dan penyaluran bantuan hunian. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung penuh kebijakan yang telah ditetapkan.
Pemerintah optimistis target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal. Dengan kerja sama yang solid, pembangunan unit Sekolah Rakyat tahap dua akan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu pula dengan bantuan hunian bagi penyintas bencana, diharapkan dapat segera memulihkan kondisi kehidupan mereka.
“Baca Juga : Gubernur Jateng Minta ASN Tak Kendor Layani Masyarakat“
Berita Pilihan Politik Sepanjang Rabu (25/3): Dari Program Sekolah Rakyat hingga Wacana Pemotongan Gaji Pejabat
Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (25/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
Pemerintah Targetkan Rampung Sekolah Rakyat Sebelum Tahun Ajaran Baru
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan keterangan pers terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra. Pemerintah menargetkan pembangunan unit Sekolah Rakyat tahap dua rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai. Selain itu, bantuan hunian untuk penyintas bencana di Sumatera juga dipastikan akan disalurkan tepat sasaran.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Pemerintah optimistis target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal.
Komisi II DPR Nilai Pemotongan Gaji Pejabat Sinyal Hadapi Krisis Global
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai wacana pemotongan gaji pejabat seperti anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri adalah cara Presiden Prabowo Subianto membangkitkan sense of crisis. Wacana itu merupakan sinyal bagi seluruh pihak untuk menghadapi potensi krisis akibat dinamika global pascaperang di Timur Tengah.
Rifqinizamy menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak cukup hanya dengan pemotongan gaji. Pemerintah perlu mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada. Setiap anggaran harus memiliki output dan outcome yang jelas, terutama untuk kegiatan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memerlukan revisi undang-undang karena merupakan hal teknis pemerintahan. Cukup diatur pada level peraturan di bawah undang-undang, baik peraturan presiden maupun peraturan menteri keuangan.
Komisi V DPRD Jabar Dorong Pos Kesehatan Permanen di Rest Area
Komisi V DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi merealisasikan pembangunan pos pelayanan kesehatan permanen di titik rest area strategis. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah menyoroti kurangnya ruang privasi bagi pasien di fasilitas darurat tersebut.
Pemerintah Pastikan Kebijakan Hemat BBM Bukan karena Kondisi Darurat
Kementerian Pertahanan bersama TNI menyiapkan langkah efisiensi penggunaan BBM untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan kebijakan ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat.
“Baca Juga : KPK Kembalikan Yaqut ke Rutan di Tengah Kasus Kuota Haji“
