sonicspirits – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa peluang pemanggilan saksi baru dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023 tetap terbuka seiring pendalaman konstruksi perkara. Respons ini disampaikan setelah pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam rangkaian penyidikan kasus tersebut.
Dalam keterangannya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya dapat memanggil siapa pun yang diduga mengetahui ataupun diduga terkait dengan aliran dana kasus tersebut. Menurutnya, setiap pemanggilan harus memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk informasi awal maupun bukti permulaan yang relevan dengan kebutuhan penyidikan. “Pemanggilan saksi tentu berbasis pada informasi atau bukti awal yang menjadi dasar penyidik dalam meminta keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara maupun aliran uang tersebut,” ujar Budi.
Pernyataan ini sekaligus merespons spekulasi publik mengenai kemungkinan pemanggilan penyanyi Aura Kasih, yang namanya sempat dikaitkan dengan perkara tersebut. Budi menegaskan bahwa setiap langkah KPK harus melalui proses verifikasi sesuai ketentuan agar penyidikan berjalan objektif dan terukur. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan memanggil siapa pun selama relevan dengan kebutuhan pembuktian kasus.
Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini, penyidik telah menetapkan lima tersangka sejak 13 Maret 2025. Dua di antaranya adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH). Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari upaya KPK menindak dugaan penyimpangan anggaran yang diduga melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal menggunakan dana perusahaan.
Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara terang jalur aliran dana, pola pengadaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek iklan tersebut. KPK menegaskan komitmennya menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan berbasis bukti agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Lembaga antikorupsi itu juga meminta publik menunggu perkembangan resmi melalui kanal informasi KPK guna menghindari spekulasi maupun misinformasi.
Ke depan, KPK diperkirakan masih akan memanggil sejumlah saksi lainnya untuk memperkuat konstruksi. Perkara dan memastikan setiap dugaan keterlibatan dapat diungkap secara menyeluruh. Melalui penyidikan yang komprehensif. KPK berharap penanganan kasus korupsi ini dapat menjadi pembelajaran serta memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
“Baca Juga : FIBA Perkuat Peran Perempuan Lewat Program She Calls Game“
KPK UNGKAP DETAIL KERUGIAN DAN PERAN AGENSI DALAM KASUS KORUPSI IKLAN BANK BJB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek. Pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023 dengan memaparkan peran sejumlah pengendali agensi serta memperkirakan besaran kerugian negara. Perkembangan terbaru ini mempertegas skala penyimpangan yang diduga terjadi dalam proyek tersebut dan menambah daftar pihak yang diperiksa penyidik.
Dalam laporan resmi, penyidik mengungkap keterlibatan tiga pengendali agensi, yakni Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri yang dikendalikan oleh Ikin Asikin Dulmanan (IAD), BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress yang dikendalikan oleh Suhendrik (SUH), serta Cipta Karya Sukses Bersama yang dikendalikan oleh Sophan Jaya Kusuma (SJK). Ketiga agensi tersebut diduga menerima aliran dana terkait pengadaan iklan dan berperan dalam proses yang kini diselidiki sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp222 miliar, angka yang memperlihatkan besarnya potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran iklan Bank BJB. Nilai kerugian ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pendalaman penyidikan dan pemanggilan sejumlah saksi, termasuk dari pihak internal dan eksternal perusahaan.
Pengembangan perkara ini juga mencakup langkah-langkah penggeledahan yang telah dilakukan KPK pada 10 Maret 2025. Termasuk di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang, antara lain sepeda motor serta satu unit mobil yang diduga relevan dengan kebutuhan penyidikan. Ridwan Kamil sendiri telah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada 2 Desember 2025, memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan tersebut.
KPK menegaskan bahwa proses penyidikan berjalan dengan pendekatan yang terukur, berbasis bukti, dan mengikuti prinsip kehati-hatian. Setiap temuan, baik berupa dokumen, transaksi, maupun keterlibatan pihak tertentu, terus diverifikasi untuk membangun konstruksi perkara yang lengkap. Pendalaman juga diprioritaskan pada alur pengadaan. Mekanisme pelaksanaan kerja sama dengan agensi, hingga potensi aliran dana yang mengarah pada tindakan korupsi.
Selain itu, kasus ini menjadi momentum penting bagi perbaikan tata kelola di Bank BJB dan perusahaan. Daerah lainnya agar lebih transparan, akuntabel, serta terlindungi dari praktik penyalahgunaan anggaran. Melalui proses hukum yang kredibel dan profesional, lembaga antikorupsi menekankan komitmennya menjaga integritas pengelolaan keuangan publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Baca Juga : Veda Ega Pratama Bidik Rookie of the Year Moto3 2026”
