KSP Siap Sampaikan Aspirasi Pembangunan Bandara Bali Utara kepada Presiden
Tokoh Adat Usulkan Bandara Lepas Pantai untuk Dorong Pemerataan Ekonomi Bali
Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan siap menyampaikan aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima masukan dari sejumlah tokoh adat dan masyarakat Bali. Aspirasi tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan antara kawasan Bali Utara dan Bali Selatan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menerima perwakilan Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, tokoh masyarakat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, serta perwakilan raja dan sultan dari berbagai daerah di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuan itu, para peserta menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Menurut Dudung, KSP akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden,” kata Dudung dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengkaji penentuan lokasi pembangunan bandara beserta kebijakan pendukung secara cepat, tepat, dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat Bali.
baca juga: Pesan Prabowo di Balik Investasi Rp 375 Triliun Blok Masela
Dudung menilai pembangunan infrastruktur strategis perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan masyarakat, dampak ekonomi, hingga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Karena itu, seluruh masukan dari pemangku kepentingan akan menjadi bagian penting dalam proses kajian.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari komitmen sejumlah tokoh Bali yang ingin mempercepat pemerataan pembangunan di Pulau Dewata. Selama ini, aktivitas ekonomi, pariwisata, dan investasi masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.
Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia mengatakan pembangunan Bandara Bali Utara dipandang sebagai salah satu solusi untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Bali.
Menurutnya, kawasan seperti Kuta, Legian, Jimbaran, Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa, hingga Pecatu berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah utara pulau. Kondisi tersebut membuat banyak generasi muda dari Buleleng dan daerah sekitarnya memilih merantau untuk mencari peluang kerja.
“Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung raja dan sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan,” ujar Ida Cokorda.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga datang dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Ketua Umum FSKN Brigjen Pol. (Purn.) Mapparessa menyatakan bahwa kehadiran raja dan sultan dari berbagai daerah menunjukkan komitmen lembaga adat dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Ia menambahkan pembangunan infrastruktur perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga nilai budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian warisan budaya menjadi faktor penting dalam pembangunan jangka panjang.
Dalam kesempatan itu, para tokoh adat mengusulkan agar Bandara Internasional Bali Utara dibangun dengan konsep lepas pantai atau offshore di kawasan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Konsep tersebut dinilai dapat meminimalkan dampak terhadap permukiman warga sekaligus menjaga kawasan suci, termasuk pura dan situs adat yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Bali.
Selain itu, mereka mengusulkan agar pembangunan bandara didanai sepenuhnya melalui investasi swasta. Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana pembangunan Bandara Bali Utara telah lama menjadi pembahasan dalam pengembangan infrastruktur Pulau Bali. Kehadiran bandara baru dinilai berpotensi membuka akses transportasi yang lebih merata, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah utara, serta menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar kawasan Bali Selatan.
Meski demikian, realisasi proyek tetap memerlukan kajian menyeluruh, termasuk analisis kelayakan, dampak lingkungan, kesiapan investasi, hingga sinkronisasi dengan rencana tata ruang nasional dan daerah. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara pada masa mendatang.
baca juga: Kemenhub dukung pembangunan Bandara Bali Utara sesuai visi Presiden
