MENDAGRI DAN GUBERNUR PAPUA DUKUNG PENUH SENSUS EKONOMI 2026
TITTO KARNAVIAN AJAK DAERAH SE-PAPUA SUKSESKAN PENDATAAN EKONOMI NASIONAL
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Program ini diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pendataan ekonomi nasional.
Baca Juga “Pantau Sekolah Lapangan di Asmat, Gibran Siap Replikasi Sagu Papua“
Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah se-Tanah Papua. Pertemuan ini membahas kesiapan pelaksanaan sensus di wilayah tersebut.
Tito menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Ia menilai data ekonomi yang dihasilkan akan menjadi dasar penting bagi kebijakan pembangunan.
“Saya mohon dengan hormat kita mendukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
BPS TEKANKAN PENTINGNYA DATA EKONOMI AKURAT DAN TERBARU
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara nasional. Pelaksanaan dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Sensus ini mencakup pendataan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.
Amalia menegaskan bahwa dukungan kepala daerah sangat penting untuk keberhasilan sensus. Ia secara khusus meminta kolaborasi kuat di wilayah Tanah Papua.
“Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu kepala daerah, terutama di Tanah Papua, agar bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah berharap hasil sensus dapat meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
GUBERNUR SE-PAPUA NYATAKAN KOMITMEN DUKUNG PELAKSANAAN SENSUS
Sejumlah kepala daerah di Tanah Papua menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam forum pertemuan dengan Mendagri.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyatakan kesiapan daerah masing-masing. Hal serupa juga disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau turut menegaskan komitmen daerahnya. Ia memastikan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan pendataan ekonomi nasional tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi Tahun 2026,” kata Ahmad Nausrau.
Komitmen ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat basis data pembangunan.
SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PERKUAT PELAKSANAAN SENSUS
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian juga telah mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan resmi.
Dukungan pemerintah diperkuat melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPS. Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi pelaksanaan sensus di daerah.
Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data ekonomi nasional. Data tersebut akan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dinilai krusial untuk menjangkau seluruh pelaku ekonomi, termasuk di wilayah terpencil seperti Papua.
SENSUS EKONOMI 2026 JADI DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda penting pemerintah untuk memperbarui data ekonomi nasional. Data tersebut mencakup seluruh sektor usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah menargetkan hasil sensus dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi. Hal ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan sensus diharapkan berjalan lancar. Hasilnya akan menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan Indonesia ke depan, terutama dalam memperkuat ekonomi di wilayah Papua.
Baca Juga “DPRD Surabaya dorong Kampung Pancasila beri solusi lingkungan“
