SonicSpirits -Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya pemanfaatan data terkini dalam mengatasi masalah anak putus sekolah. Ia menilai data yang akurat menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif.
Lestari menjelaskan bahwa data terbaru dapat membantu pemerintah memahami kondisi riil di lapangan. Dengan data tersebut, intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Hal ini penting untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak.
Data yang dimaksud merujuk pada dasbor Anak Tidak Sekolah (ATS). Sistem ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dasbor tersebut mampu menyajikan informasi secara akurat dan real time.
“Ketersediaan data terkini merupakan langkah awal untuk mengatasi anak-anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan,” ujar Lestari dalam keterangannya di Jakarta.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat memetakan berbagai kategori anak yang tidak mengakses pendidikan. Kategori tersebut mencakup anak tidak sekolah (ATS), belum pernah bersekolah (BPB), putus sekolah (DO), serta lulusan yang tidak melanjutkan (LTM). Pemetaan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan pendidikan.
Baca juga:“Komnas HAM Soroti Lemahnya Pengawasan Industri Nikel di Morowali”
Aksi Nyata Berbasis Data untuk Tekan Anak Putus Sekolah
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya tindak lanjut nyata dari data anak tidak sekolah. Ia menyebut data harus diiringi kebijakan konkret agar berdampak langsung.
Data dari dasbor Anak Tidak Sekolah menunjukkan jumlah yang signifikan. Sebanyak 1.913.633 anak belum pernah bersekolah. Selain itu, 986.755 anak putus sekolah dan 1.066.470 anak tidak melanjutkan pendidikan.
Menurut Lestari, angka tersebut mencerminkan tantangan besar dalam sektor pendidikan nasional. Data yang rinci harus menjadi dasar penyusunan program intervensi yang tepat sasaran. Tanpa langkah konkret, data hanya menjadi statistik tanpa dampak.
“Data tersebut harus segera diikuti dengan aksi nyata untuk mengatasi masalah yang ada,” ujar Lestari.
Sementara itu, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menunjukkan faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Sekitar 76 persen anak tidak bersekolah disebabkan keterbatasan finansial keluarga. Kondisi ini menuntut kebijakan yang menyentuh aspek kesejahteraan.
Lestari mendorong pemanfaatan dasbor ATS untuk merancang program yang lebih terarah. Intervensi yang disarankan meliputi bantuan pendidikan dan program afirmasi di daerah tertinggal. Kebijakan ini dinilai mampu menjangkau kelompok paling rentan.
“Data tanpa aksi hanyalah angka,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja bersama. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk mengembalikan anak ke bangku sekolah.
Transparansi Data untuk Kebijakan Pendidikan Tepat Sasaran
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, mendorong transparansi data anak tidak sekolah agar dapat dimanfaatkan secara luas. Ia menilai keterbukaan data menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif.
Lestari menyebut data harus dapat diakses oleh berbagai pihak. Pihak tersebut mencakup dinas pendidikan kabupaten dan kota hingga pemerintah desa. Akses yang luas akan mempercepat penanganan masalah di tingkat lokal.
Menurutnya, transparansi data akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kebijakan yang berbasis data akurat dinilai lebih tepat sasaran dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan program pendidikan berjalan efektif.
“Dengan transparansi data, kebijakan yang lahir akan lebih akuntabel dan tepat guna,” ujar Lestari.
Ia menambahkan bahwa data yang valid membantu pemerintah bekerja lebih terarah. Tanpa data yang jelas, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, validitas dan keterbukaan data harus menjadi prioritas.
Lestari juga menegaskan pentingnya pemanfaatan data secara kolaboratif. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat perlu bersinergi dalam menggunakan data tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan anak putus sekolah.
“Dengan data yang valid, Indonesia tidak lagi bekerja dalam gelap,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama dalam memastikan akses pendidikan merata. Upaya ini bertujuan agar tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan.
“Sekarang saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal,” ujarnya.
Baca juga:“Ledakan Gas di Lapangan Padel Rusak Lima Kelas SD di Bogor”
