sonicspirits.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga antirasuah tersebut memeriksa sejumlah pihak dari sektor biro perjalanan haji dan umrah untuk mendalami praktik jual beli jatah petugas haji yang seharusnya digunakan untuk pelayanan jamaah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik tengah menelusuri alasan di balik penjualan jatah kuota petugas kepada calon jamaah haji. Kuota tersebut, kata dia, semestinya disediakan bagi petugas medis, pembimbing, serta staf yang membantu kelancaran ibadah di tanah suci.
“Jadi, seperti apa praktik jual beli kuota, khususnya untuk petugas, itu yang sedang kami dalami,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025.
Menurut Budi, hasil penyelidikan awal menunjukkan adanya penyalahgunaan slot kuota petugas. Kuota itu dijual kepada pihak yang tidak memiliki tugas resmi dalam pelaksanaan ibadah haji. Padahal, keberadaan petugas sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah, khususnya dalam aspek kesehatan dan pembimbingan.
“Slot untuk petugas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya, tidak digunakan betul-betul untuk petugas yang bertugas,” jelasnya.
Kuota Haji Diduga Dibagi Tidak Sesuai Aturan
Dugaan penyelewengan ini berkaitan dengan tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan kepada Indonesia untuk mempercepat antrean jamaah. Berdasarkan aturan, pembagian kuota tersebut seharusnya terdiri atas 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membaginya rata, masing-masing 50 persen, yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
KPK telah memeriksa banyak pejabat di lingkungan Kemenag, termasuk pihak penyedia jasa travel umrah. Salah satu yang telah dimintai keterangan adalah pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan umrah, Ustaz Khalid Basalamah.
Selain itu, KPK juga telah memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebanyak dua kali untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 7 Agustus 2025, dan yang kedua pada 1 September 2025.
Baca Juga : “4 Fakta Menarik Film Superman 2025“
KPK Fokus Telusuri Aliran Dana dan Motif
Dalam penyidikan yang sedang berlangsung, KPK fokus menelusuri aliran dana dan motif di balik penjualan jatah kuota petugas haji. Dugaan sementara, sebagian kuota yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan teknis dan pelayanan jamaah malah diperjualbelikan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Budi menegaskan, lembaganya akan memproses secara hukum jika ditemukan unsur pelanggaran atau korupsi dalam pengelolaan kuota haji tersebut. “Kami tidak akan segan menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penyelenggaraan haji,” tegasnya.
KPK juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk menelusuri dokumen serta laporan penggunaan kuota. Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program haji nasional.
Penutup: KPK Dorong Transparansi Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut ibadah yang sangat sakral bagi umat Islam di Indonesia. KPK berharap pengungkapan kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik jual beli kuota.
Dengan masih berlangsungnya pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti, publik menantikan hasil penyidikan KPK dalam mengungkap siapa saja yang terlibat serta bagaimana mekanisme jual beli kuota petugas itu dilakukan.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas demi menjamin keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ibadah haji di Indonesia.
Baca Juga : “Sinopsis Film Superman Returns, Kembalinya Sang Manusia Super“
